Singapore Police Force Adopsi AI, Drone, dan Pemindai 3D untuk Percepat Investigasi TKP: Era Baru Kepolisian Digital

Singapore Police Force Adopsi AI, Drone, dan Pemindai 3D untuk Percepat Investigasi TKP: Era Baru Kepolisian Digital

SINGAPURA, DiaryAsia — Singapore Police Force (SPF) resmi mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI), drone, dan pemindai 3D untuk mempercepat proses investigasi tempat kejadian perkara (TKP). Pengumuman ini disampaikan oleh Komisaris Kepolisian Singapura, Hoong Wee Teck, pada 8 Juni 2026.

Inovasi ini merupakan bagian dari Transformasi Digital Kepolisian 2030, sebuah inisiatif ambisius yang diluncurkan pemerintah Singapura untuk memodernisasi penegakan hukum di negara kota tersebut. Dengan teknologi ini, proses dokumentasi TKP yang biasanya memakan waktu berjam-jam bisa diselesaikan dalam hitungan menit.

Teknologi yang Digunakan

Sistem pemindai 3D yang diadopsi SPF mampu membuat replika digital akurat dari TKP dalam resolusi tinggi. Data dari pemindai ini kemudian dianalisis oleh algoritma AI yang dapat mendeteksi pola, jejak sidik jari, dan bukti forensik lainnya secara otomatis. Drone yang digunakan adalah model DJI Matrice 350 RTK yang dilengkapi kamera termal untuk pencarian dari udara.

Deputy Commissioner of Police, Lee Yi-Jin, menjelaskan bahwa teknologi ini sudah diuji coba dalam 50 kasus pilot project sejak Januari 2026. "Hasilnya sangat memuaskan. Waktu investigasi TKP berkurang rata-rata 60%, dan akurasi pengumpulan bukti meningkat signifikan," ujarnya.

Kasus Pertama yang Berhasil

Salah satu kasus pertama yang diselesaikan dengan teknologi baru ini adalah kasus perampokan di Orchard Road pada Maret 2026. Dalam kasus tersebut, pemindai 3D dan analisis AI berhasil mengidentifikasi pelaku dalam waktu kurang dari 24 jam — sebuah rekor untuk SPF.

Singapura juga menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengintegrasikan AI generatif dalam proses investigasi kriminal. Sistem ini dapat merekonstruksi skenario kejadian berdasarkan bukti fisik yang terkumpul dan memberikan rekomendasi arah investigasi kepada penyidik.

Organisasi hak asasi manusia Transformative Justice Collective (TJC) menyatakan dukungan bersyarat terhadap penggunaan teknologi ini, namun menekankan perlunya pengawasan independen. "Teknologi bisa menjadi alat yang powerful, tetapi juga berpotensi disalahgunakan. Kami meminta SPF membentuk dewan pengawas independen untuk memastikan privasi warga negara terlindungi," kata Direktur TJC, Kirsten Han.

Sumber: MSN, The Straits Times, Singapore Police Force