Ribuan Mahasiswa Thailand Turun ke Jalan Tuntut Reformasi Konstitusi: Bentrok dengan Polisi di Depan Gedung Parlemen Bangkok

Gelombang Protes Terbesar Sejak 2020 Kembali Melanda Bangkok

BANGKOK — Sekitar 15.000 mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi turun ke jalan di Bangkok pada Minggu (8/6/2026) menuntut reformasi konstitusi dan pembatasan kekuasaan monarki. Aksi yang dipimpin oleh United Front of Thammasat and Demonstration (UFTD) ini berakhir bentrok dengan polisi di depan Gedung Parlemen Thailand ketika massa mencoba memaksa masuk ke area terlarang.

Juru bicara UFTD Panusaya "Rung" Sithijirawattanakul dalam orasi di Monument Demokrasi Bangkok menyatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Srettha Thavisin telah mengkhianati janji kampanye reformasi. "Kami menuntut amandemen Konstitusi Thailand 2017 yang dibuat oleh junta militer. Konstitusi ini memberikan kekuasaan yang tidak proporsional kepada Senat yang ditunjuk, bukan dipilih rakyat," ujarnya.

Polisi Gunakan Meriam Air dan Gas Air Mata

Komandan Metropolitan Police Bureau Bangkok, Police Lieutenant General Thiti Saengsawang, mengerahkan 3.000 personel kepolisian untuk mengamankan area parlemen. Situasi memanas sekitar pukul 18.00 waktu setempat ketika ratusan demonstran mencoba merobohkan pagar besi pembatas. Polisi merespons dengan meriam air bertekanan tinggi dan gas air mata, menyebabkan kepanikan massal.

Data dari Erawan Emergency Medical Centre mencatat 47 orang dilarikan ke rumah sakit dengan luka-luka ringan hingga sedang, termasuk 12 petugas polisi. Direktur Rumah Sakit Ramathibodi Dr. Chanchai Sittipunt melaporkan sebagian besar korban mengalami iritasi mata akibat gas air mata dan luka memar akibat terjatuh saat menghindar.

Penangkapan Massal dan Dakwaan Pidana

Royal Thai Police menangkap 23 aktivis dengan tuduhan pelanggaran Public Assembly Act dan kerusuhan. Di antara yang ditangkap adalah Arnon Nampa, pengacara hak asasi manusia terkemuka, dan Parit "Penguin" Chiwarak, mahasiswa aktivis Universitas Thammasat yang sebelumnya pernah dipenjara pada gelombang protes 2020-2021.

Pengacara dari Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) Yaowalak Anuphan mengecam keras tindakan polisi. "Penangkapan ini adalah upaya intimidasi terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Kami akan mengajukan gugatan pelanggaran HAM dan menuntut pembebasan segera," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor TLHR Bangkok.

Pemerintah Desak Dialog, Oposisi Dukung Tuntutan

Perdana Menteri Srettha Thavisin dalam pernyataan resmi menyerukan dialog dan menolak tuduhan mengingkari janji reformasi. "Pemerintah berkomitmen pada reformasi demokratis, namun perubahan konstitusi memerlukan proses yang konstitusional dan konsensus luas. Kami tidak bisa terburu-buru," ujarnya dalam siaran pers dari Government House.

Namun, partai oposisi Move Forward Party (MFP) yang dipimpin Pita Limjaroenrat menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan demonstran. "Konstitusi 2017 adalah produk kudeta militer 2014 yang tidak legitim. Rakyat berhak menuntut konstitusi baru yang benar-benar demokratis," ujar Pita dalam wawancara dengan Thai PBS.

Organisasi Internasional Khawatir Represi Meluas

Human Rights Watch (HRW) melalui direktur Asia Brad Adams mengeluarkan pernyataan mengkhawatirkan eskalasi represi pemerintah Thailand terhadap aktivis. "Kami mendesak pemerintah Thailand menghormati hak berkumpul dan berekspresi secara damai. Penggunaan kekerasan berlebihan dan penangkapan massal bukan solusi demokratis," ujarnya.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Bangkok juga mengeluarkan travel advisory memperingatkan warga AS untuk menghindari area demonstrasi. Protes serupa dijadwalkan berlanjut pada Senin (9/6/2026) di depan Kantor Perdana Menteri dan Universitas Chulalongkorn.