Pemilu Lokal Korea Selatan 3 Juni 2026: 33 Tersangka Kejahatan Pemilu Direferensi ke Kejaksaan, Partisipasi Pemecah Rekor

Pemilu Lokal Korea Selatan 3 Juni 2026: 33 Tersangka Kejahatan Pemilu Direferensi ke Kejaksaan, Partisipasi Pemecah Rekor

SEOUL — Warga Korea Selatan mendatangi tempat pemungutan suara pada Selasa, 3 Juni 2026, dalam pemilihan kepala daerah dan dewan daerah yang dinilai sebagai ujian pertama bagi pemerintahan Presiden Lee Jae Myung. Pemilu ini mencakup pemilihan walikota, gubernur, dan anggota dewan di seluruh negeri.

Kejahatan Pemilu Membludak, 33 Tersangka Dirujuk ke Kejaksaan

Kepolisian Provinsi Gyeonggi telah mereferensi 33 tersangka pelaku kejahatan pemilu kepada kejaksaan, sementara 476 orang lainnya masih dalam penyelidikan intensif. Jumlah ini mencerminkan meningkatnya pelanggaran terkait kampanye menjelang hari pencoblosan.

Berbagai pelanggaran yang teridentifikasi meliputi: distribusi uang haram kepada pemilih, kampanye hitam menggunakan media sosial, hingga pelanggaran batas pengeluaran kampanye. Kepolisian Gyeonggi Nambu menjadi salah satu wilayah dengan kasus terbanyak.

Partisipasi Pemilih Awal Pecahkan Rekor

Menurut data Komisi Pemilihan Umum Korea Selatan (NEC), partisipasi pemilih dalam voting awal dua hari (27-28 Mei 2026) mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah. Ribuan tempat pemungutan suara dibuka di seluruh provinsi, termasuk Seoul, Busan, Incheon, dan Daegu.

Lebih dari 7.800 petugas keamanan dikerahkan untuk mengawasi proses pemilu, setelah pemerintah menaikkan level waspada terorisme menjelang pemilihan. Langkah ini diambil menyusul ancaman yang menargetkan kandidat dan acara kampanye di berbagai wilayah.

Konteks Politik: Ujian Pertama untuk Lee Jae Myung

Pemilu lokal ini menjadi indikator penting bagi popularitas Presiden Lee Jae Myung yang baru menjabat sekitar satu tahun. Partai berkuasa Partai Demokrat berhadapan langsung dengan oposisi Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Kim Moon Soo dan Kwon Young Se.

Hasil pemilu ini diperkirakan akan mempengaruhi arah kebijakan domestik Korea Selatan dalam dua tahun ke depan, termasuk pendekatan terhadap isu-isu seperti ekonomi, perumahan, dan hubungan dengan Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong Un.

Sumber: Associated Press, UPI, Anadolu Agency, The Chosun Ilbo