Myanmar 5 Tahun Perang Saudara: Lebih dari 700 Sipil Tewas dalam Enam Bulan, PBB Sebut Tertinggi Sejak Kudeta

Myanmar 5 Tahun Perang Saudara: Lebih dari 700 Sipil Tewas dalam Enam Bulan, PBB Sebut Tertinggi Sejak Kudeta

Perang saudara di Myanmar telah memasuki tahun kelima sejak kudeta militer pada Februari 2021, dan konflik ini kini mencatat rekor kematian sipil yang mengkhawatirkan. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terbaru mengungkapkan bahwa setidaknya 702 sipil tewas selama periode enam bulan terakhir, termasuk 153 anak-anak — angka tertinggi sejak perang dimulai.

Serangan Udara Menjadi Penyebab Utama

Menurut laporan yang dikutip oleh MSN dan The Irrawaddy, serangan udara yang dilakukan oleh militer Myanmar (Tatmadaw) bertanggung jawab atas lebih dari separuh kematian sipil selama periode pemilu. New York Times pada 24 Juni 2026 melaporkan bahwa pertempuran di jantung Myanmar yang terisolasi telah mencapai kedalaman baru, dengan konflik ini "dilupakan oleh dunia" di tengah perhatian global yang terfokus pada Ukraina, Gaza, dan Lebanon.

Associated Press melaporkan bahwa militer Myanmar telah beralih dari posisi defensif ke ofensif, setelah sebelumnya terdesak oleh aliansi milisi berpengalaman di wilayah utara negara tersebut.

Dampak Kemanusiaan yang Menghancurkan

Krisis kemanusiaan di Myanmar diperparah oleh dampak konflik di Timur Tengah. CNN melaporkan bahwa perang AS-Israel di Iran telah memotong pasokan bahan bakar dan pupuk yang kritis bagi petani Myanmar, karena kapal-kapal yang membawa kargo penting terjebak akibat gangguan pasokan minyak dari kawasan Teluk.

Di Thailand, sistem identitas biometrik baru diperkenalkan untuk membantu pengungsi Myanmar mengakses layanan dan pekerjaan, sebagaimana dilaporkan oleh Biometric Update. Sistem ini bertujuan menurunkan risiko penipuan identitas, perdagangan manusia, dan eksploitasi.

Komunitas Internasional Gagal Melindungi Sipil

MSN Canada mengutip analisis yang menyebut perang saudara Myanmar sebagai salah satu ujian terjelas bagi janji komunitas internasional untuk melindungi sipil — konsep Responsibility to Protect PBB yang telah ada selama dua dekade. Sementara itu, The Economist mencatat bahwa pemenang sesungguhnya dalam konflik ini adalah China, yang memanfaatkan situasi untuk memperluas pengaruhnya di kawasan.