Filipina dan Vietnam Tingkatkan Kemitraan Strategis: Laut China Selatan 'Non-Negotiable'

Filipina dan Vietnam Tingkatkan Kemitraan Strategis: Laut China Selatan 'Non-Negotiable'

Filipina dan Vietnam resmi meningkatkan hubungan diplomatik mereka menjadi Enhanced Strategic Partnership dalam kunjungan kenegaraan Presiden Vietnam To Lam ke Manila pada 1 Juni 2026. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menegaskan bahwa komitmen bersama terhadap perdamaian, stabilitas, dan kebebasan navigasi di Laut China Selatan adalah "non-negotiable."

Langkah Konkret Menghadapi Ketegangan

Menurut laporan Reuters dan Bloomberg, kedua negara sedang menimbang lebih banyak kegiatan militer bersama sebagai langkah konkret menghadapi ketegasan Beijing di Laut China Selatan. Kemitraan strategis yang ditingkatkan ini mencakup kerja sama di bidang pertahanan maritim, keamanan energi, dan ketahanan rantai pasok.

The Diplomat melaporkan bahwa peningkatan kemitraan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan maritim dengan China di kedua klaim wilayah — baik Filipina maupun Vietnam memiliki sengketa teritorial langsung dengan Beijing di perairan yang diperebutkan.

Konteks Geopolitik yang Lebih Luas

Kemitraan Filipina-Vietnam ini merupakan bagian dari pola yang lebih besar di kawasan Indo-Pasifik. UPI melaporkan bahwa anggota Kongres Amerika Serikat keturunan Korea Selatan juga telah menyerukan kerja sama yang lebih erat antara Korea Selatan, AS, dan Jepang untuk menghadapi ancaman dari Korea Utara, China, dan Rusia.

Sementara itu, China melalui Kementerian Luar Negerinya telah memperingatkan bahwa perluasan pembicaraan pencegahan nuklir AS dengan Korea Selatan dan Jepang dapat meningkatkan risiko proliferasi dan konflik di kawasan.

Implikasi bagi ASEAN

Kemitraan strategis ini menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara semakin proaktif dalam membentuk aliansi keamanan bilateral di luar kerangka ASEAN, yang selama ini dianggap terlalu lambat dalam merespons agresi maritim China. Vietnam, yang juga merupakan anggota ASEAN, menunjukkan bahwa negara-negara kawasan tidak lagi mengandalkan forum multilateral semata untuk menjamin keamanan mereka.