Jepang dan Korea Selatan Bahas Normalisasi Pengisian Bahan Bakar Pesawat Militer: Era Baru Kerja Sama Pertahanan

Jepang dan Korea Selatan Bahas Normalisasi Pengisian Bahan Bakar Pesawat Militer: Era Baru Kerja Sama Pertahanan

TOKYO/SEOUL — Pemerintah Jepang dan Pemerintah Korea Selatan sedang membahas rencana untuk menormalisasi dukungan pengisian bahan bakar pesawat militer antar kedua negara, menandai tonggak sejarah dalam hubungan bilateral yang selama puluhan tahun diwarnai ketegangan. Langkah ini dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Jepang pada 18 Juni 2026.

Kerjasama pengisian bahan bakar udara (air-to-air refueling) ini akan memungkinkan Pesawat Boeing KC-767 Japan Air Self-Defense Force dan Pesawat KC-330 Cygnus Angkatan Udara Korea Selatan untuk saling memberikan dukungan logistik selama operasi gabungan. Ini merupakan perkembangan signifikan mengingat kedua negara baru beberapa tahun terakhir mulai memperbaiki hubungan setelah konflik historis masa pendudukan Jepang atas Korea.

Landasan Kerja Sama di Bawah Pemerintahan Yoon Suk-yeol dan Ishiba

Inisiatif ini didorong oleh membaiknya hubungan di bawah kepemimpinan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba. Kedua pemimpin telah berkomitmen untuk memperkuat kerjasama keamanan trilateral bersama Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara dan ekspansi militer China di Laut China Timur.

Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan bahwa normalisasi pengisian bahan bakar ini bertujuan membangun kerangka kerja sama yang berkelanjutan, bukan sekadar latihan ad-hoc. Sementara itu, Kantor Keamanan Nasional Korea Selatan menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan strategi pertahanan Indo-Pasifik yang lebih luas.

Implikasi bagi Keamanan Regional

Analis pertahanan dari Institut Penelitian Perdamaian Oslo (PRIO), Dr. Nils Metternich, menilai bahwa kerjasama militer Jepang-Korsel berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Timur. Think tank CSIS di Washington juga mencatat bahwa integrasi operasional kedua militer dapat meningkatkan efektivitas respons terhadap provokasi Korea Utara di Semenanjung Korea.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan masih menangani sejumlah gugatan terkait kompensasi korban masa perang, yang secara periodik memicu ketegangan diplomatik dengan Kantor Kabinet Jepang.

Namun perkembangan terbaru ini menunjukkan tekad kuat kedua negara untuk mengesampingkan perbedaan historis demi keamanan regional. Sumber: The Japan Times, Yonhap.