Partai Inovasi Jepang Desak Kapal Selam Nuklir dan Peningkatan Anggaran Pertahanan di Atas 2 Persen PDB

Partai Inovasi Jepang Desak Kapal Selam Nuklir dan Peningkatan Anggaran Pertahanan di Atas 2 Persen PDB

TOKYO — Partai Inovasi Jepang (Nippon Ishin no Kai), partai koalisi pemerintah di bawah pimpinan Perdana Menteri Shigeru Ishiba, secara resmi menyerukan introduksi kapal selam bertenaga nuklir serta revisi kebijakan pembatasan nuklir negara itu. Pernyataan ini disampaikan pada 18 Juni 2026 dan menandai pergeseran sikap pertahanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pasca-perang Jepang.

Dalam proposal resminya, Partai Ishin yang diketuai oleh Nobuyuki Baba juga menuntut peningkatan anggaran pertahanan melampaui target 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Dokumen Strategi Keamanan Nasional Jepang pada tahun 2022. Proposal ini mencerminkan kekhawatiran mendalam terhadap ancaman militer yang berkembang di Asia Timur.

Latar Belakang dan Ancaman Regional

Desakan ini muncul di tengah meningkatnya aktivitas militer Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China (PLAN) di sekitar perairan Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan Selat Taiwan. Selain itu, program rudal balistik Korea Utara yang semakin canggih, termasuk peluru kendali hypersonic yang diuji pada awal 2026, menjadi pertimbangan utama.

Kementerian Pertahanan Jepang saat ini mengoperasikan armada kapal selam konvensional bertenaga diesel-listrik kelas Taigei dan kelas Soryu yang diproduksi oleh Mitsubishi Heavy Industries dan Kawasaki Heavy Industries. Namun, kapal selam nuklir akan memberikan kemampuan patroli yang jauh lebih lama dan jangkauan operasional yang lebih luas.

Debat Domestik dan Konstitusi Pasal 9

Proposal ini langsung memicu perdebatan sengit di Diet Nasional Jepang. Partai Komunis Jepang (JCP) yang dipimpin oleh Kazuo Shii mengecam keras serulan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang yang melarang pemilikan kekuatan perang. Sebaliknya, Partai Demokrat Liberal (LDP) yang merupakan partai mayoritas koalisi menunjukkan respons yang lebih hati-hati.

Analis dari Japan Institute of International Affairs (JIIA), Dr. Yoichi Funabashi, menilai bahwa meskipun proposal ini masih jauh dari implementasi, diskursus publik yang berubah menunjukkan pergeseran paradigma dalam kebijakan pertahanan Jepang yang telah berlangsung selama delapan dekade.

Perkembangan ini akan terus diawasi oleh komunitas internasional, khususnya oleh Pemerintah China dan Korea Selatan. Sumber: UPI, The Japan Times.