AS Luncurkan Operasi Besar Pemberantasan Scam Siber di Asia Tenggara: Senator Kamboja Kok An Dikenai Sanksi, Ribuan Korban Terlibat

AS Luncurkan Operasi Besar Pemberantasan Scam Siber di Asia Tenggara: Senator Kamboja Kok An Dikenai Sanksi, Ribuan Korban Terlibat

WASHINGTON — Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Kehakiman (DOJ) dan Departemen Keuangan (Treasury) meluncurkan operasi penegakan hukum terbesar terhadap sindikat penipuan siber (cyberscam) yang beroperasi di Asia Tenggara. Operasi ini mencakup sanksi terhadap Senator Kamboja Kok An, yang dituduh memiliki keterkaitan dengan jaringan kejahatan terorganisir transnasional asal China yang mengendalikan kamp-kamp penipuan di Myanmar dan Kamboja.

Jangkauan Operasi yang Luas

Menurut pengumuman resmi DOJ, operasi ini menargetkan jaringan yang berbasis di kawasan perbatasan Myanmar-Thailand, khususnya di wilayah Myawaddy dan Shwe Kokko, serta beberapa lokasi di Sihanoukville, Kamboja. Ribuan pekerja di kamp-kamp tersebut dilaporkan dipaksa secara fisik untuk melakukan penipuan online terhadap korban di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, China, India, dan negara-negara Asia Tenggara.

Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI), Christopher Wray, menyatakan bahwa kerugian global akibat scam ini diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar per tahun. Koordinasi dengan Interpol, kepolisian Thailand (Royal Thai Police), dan kepolisian Myanmar telah dimulai sejak akhir 2025.

Sanksi terhadap Kok An dan Implikasi Diplomatik

Senator Kok An, yang juga merupakan pengusaha berpengaruh di Kamboja, menjadi tokoh pertama yang secara resmi dikenai sanksi AS terkait operasi cyberscam ini. Treasury Department membekukan semua aset Kok An yang berada dalam yurisdiksi AS dan melarang warga AS melakukan transaksi dengannya.

Langkah ini berpotensi memperkeruh hubungan diplomatik AS-Kamboja, mengingat Perdana Menteri Hun Manet telah berulang kali menyangkal adanya keterkaitan pemerintah Kamboja dengan kamp-kamp scam tersebut. Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, menolak sanksi tersebut dan menyebutnya sebagai "campur urusan dalam negeri."

Sumber: Associated Press, U.S. Department of Justice, FBI, U.S. Treasury Department