The Economist: Prabowo Subianto Mempertaruhkan Ekonomi dan Demokrasi Indonesia

Kritik Tajam The Economist Terhadap Pemerintahan Prabowo

Jakarta — The Economist dalam edisi 14 Mei 2026 merilis artikel berjudul "Indonesia's president is jeopardising the economy and democracy" yang menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mengancam stabilitas ekonomi dan fondasi demokrasi Indonesia. Artikel ini menjadi sorotan tajam di kalangan pengamat politik Asia Tenggara.

Dalam artikel tersebut, The Economist menulis bahwa Prabowo secara bertahap mengikis kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam 25 tahun terakhir. "Mr Prabowo is not a kleptocratic despot like his late father-in-law, but he is chipping away at the progress his country has made since the bad old days," tulis majalah asal Inggris tersebut.

Program Populis dan Tekanan Fiskal

The Jakarta Post dalam analisis terpisah pada 13 Mei 2026 mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6% pada kuartal pertama 2026, melampaui perkiraan pemerintah. Namun di balik angka tersebut, tekanan fiskal semakin membesar akibat program-program populis seperti makan bergizi gratis yang menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah.

Rupiah juga mengalami pelemahan signifikan terhadap dolar AS akibat ketidakstabilan pasar energi global dan kebijakan fiskal yang ekspansif. Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dr. Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa kredibilitas fiskal Indonesia menghadapi tantangan paling serius sejak krisis keuangan 1997.

Konteks Politik dan Demokrasi

The Economist juga menyoroti langkah-langkah yang dinilai mengancam independensi institusi demokrasi Indonesia, termasuk tekanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan upaya penguatan kontrol eksekutif terhadap lembaga legislatif.

Prabowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Joko Widodo, pernah mempertanyakan kritikan terhadap gaya kepemimpinannya. "Am I really an authoritarian? I don't think so," ujarnya dalam wawancara tahun lalu. Namun, para pengamat menilai bahwa akumulasi kekuasaan yang semakin terpusat menjadi tanda yang mengkhawatirkan bagi masa depan demokrasi Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia.

Sementara itu, Bank Indonesia di bawah Gubernur Perry Warjiyo berusaha menjaga stabilitas moneter dengan mempertahankan suku bunga acuan dan intervensi di pasar valas untuk menahan laju pelemahan rupiah.