5.300 Orang Masih Terjebak di Pusat Scam Myanmar Dekat Perbatasan Thailand

Lebih dari 5.300 orang masih terjebak di pusat-pusat penipuan online di dekat perbatasan Myanmar-Thailand, lebih dari satu tahun setelah ribuan orang berhasil dibebaskan dalam operasi penumpasan multinasional di kawasan tersebut.

Surat dari Jaringan Masyarakat Sipil untuk Korban Perdagangan Manusia

Dalam surat tertanggal 22 Juni 2026 yang dikirim ke kepolisian Thailand, Civil Society Network for Human Trafficking Victim Assistance (CSNHTV) melaporkan bahwa banyak dari mereka yang terjebak adalah warga negara asing yang ditahan di empat lokasi di dalam wilayah yang dikuasai milisi Myanmar.

Estimasi CSNHTV menunjukkan korban meliputi sekitar 1.600 warga China, sekitar 200 warga Myanmar, 20 warga Thailand, serta warga negara dari Filipina, Taiwan, Malaysia, Brasil, Rusia, Kenya, Uganda, Rwanda, dan Zimbabwe.

Operasi DKBA dan Sindikat yang Belum Tersentuh

Pusat-pusat scam ini berlokasi di dalam wilayah yang dikuasai oleh Democratic Karen Buddhist Army (DKBA), milisi Myanmar yang beroperasi di sepanjang perbatasan. Banyak fasilitas ini dijalankan oleh warga negara asing yang menjadi korban perdagangan manusia oleh geng kriminal, sering kali bekerja dalam lingkungan yang menindas dan mengalami kekerasan.

"Banyak dari kompleks ini belum dibongkar atau menjadi operasi penyelamatan untuk membebaskan semua korban yang tersisa," tulis CSNHTV dalam suratnya. "Akibatnya, sindikat-sindikat ini terus melakukan penipuan online dan perdagangan manusia, menyebabkan kerugian bagi korban di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat dan Eropa."

Upaya Penumpasan Regional yang Belum Tuntas

Thailand tahun lalu memimpin upaya regional untuk membongkar pusat-pusat scam di sepanjang perbatasannya, menarik sekitar 5.000 orang dari pusat-pusat penipuan besar di kawasan Myawaddy, Myanmar. Namun, operasi ilegal berskala besar terus berlanjut.

Pusat-pusat scam di Asia Tenggara, termasuk di Myanmar dan Kamboja, menjalankan skema online ilegal yang menipu orang di seluruh dunia dan menghasilkan pendapatan miliaran dolar setiap tahun menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dua pejabat DKBA tidak merespons permintaan komentar, sementara juru bicara pemerintahan Myanmar yang didukung militer juga belum memberikan tanggapan.