Tembakan Meledak di Senat Filipina: Upaya Penangkapan Senator Ronald Dela Rosa yang Dicari ICC Berujung Kekacauan
Sidang Senat Filipina berubah menjadi medan tembak pada Mei 2026 ketika aparat kepolisian berusaha menangkap Senator Ronald Dela Rosa, buronan Interpol atas perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait kasus pembunuhan massal era kampanye anti-narkoba mantan Presiden Rodrigo Duterte.
Kronologi Insiden Berdarah di Gedung Senat
Menurut laporan Associated Press dan U.S. News, Menteri Kehakiman Filipina, Jesus Crispin Remulla, mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Senator Ronald Dela Rosa pada pertengahan Mei 2026. Dela Rosa, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Nasional Filipina (PNP) antara tahun 2016 hingga 2018, merupakan arsitek utama kampanye anti-narkoba kontroversial yang menewaskan ribuan warga sipil. Ketika tim penegak hukum tiba di kompleks Senat di Manila untuk mengeksekusi perintah tersebut, situasi dengan cepat memanas. Tembakan terdengar di dalam gedung parlemen, menciptakan kepanikan di antara legislator dan staf. Insiden ini memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat Filipina, termasuk organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Komisariat Hak Asasi Manusia Filipina (CHR). Ketua Senat Francisco Tolentino segera menjadwalkan sidang darurat untuk membahas insiden tersebut, sementara juru bicara Istana Kepresidenan menegaskan bahwa pemerintah Filipina tetap berkomitmen pada penegakan hukum internasional.
Dela Rosa Menghilang, Pencarian Diperluas
Pasca-insiden penembakan, Senator Dela Rosa meninggalkan gedung Senat dan keberadaannya hingga kini tidak diketahui. Kantor Senator Dela Rosa di Senat ditutup secara mendadak. ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Dela Rosa sejak tahun 2021, menuduhnya terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan terkait Operasi Tokhang -- program anti-narkoba yang menjadi ciri khas pemerintahan Duterte. Berdasarkan data resmi PNP, lebih dari 6.200 tersangka tewas dalam operasi resmi kepolisian, sementara organisasi hak asasi manusia memperkirakan angka sebenarnya mencapai lebih dari 30.000 korban. Filipina secara resmi menarik diri dari yurisdiksi ICC pada tahun 2019, namun ICC menegaskan bahwa pihaknya tetap memiliki kewenangan atas kejahatan yang terjadi saat Filipina masih menjadi anggota. Kasus ini kini menjadi ujian besar bagi pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang harus menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan komunitas internasional dan tekanan politik domestik.
Insiden penembakan di Senat Filipina menandai babak baru dalam drama hukum internasional yang telah berlangsung bertahun-tahun. Dunia menunggu apakah pemerintah Filipina akan benar-benar menyerahkan Dela Rosa ke ICC atau melindungi salah satu tokoh paling kontroversial di negeri tersebut.
0 Comments