Rusia Bebaskan 24 Warga Filipina Setelah Marcos Bahas dengan Putin di KTT ASEAN Kazan

Rusia telah membebaskan 24 warga Filipina yang ditahan selama berbulan-bulan tanpa tuduhan di kota Siberia, setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengangkat keprihatinan tentang mereka dalam pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin.

Pertemuan Marcos-Putin di KTT ASEAN Kazan

Marcos, yang saat ini memegang kepresidenan bergilir Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), memimpin para pemimpin blok 11 negara dalam peringatan hubungan diplomatik ke-35 ASEAN dengan Rusia. Dalam pertemuan bilateral di sela-sela KTT di Kazan, Rusia, Marcos mengangkat nasib 24 warga Filipina yang ditahan.

Pembebasan terjadi dengan relatif cepat setelah Marcos menyampaikan keprihatinannya pada Rabu, 25 Juni 2026. Para tiba di Manila melalui dua penerbangan pada Minggu dini hari, dan kelompok pertama disambut oleh Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro yang mendampingi Marcos dalam pembicaraan dengan Putin.

Kedatangan di Manila dan Bantuan Pemerintah

Menteri Tenaga Kerja Migran Hans Cacdac menyambut kelompok terakhir pekerja yang dibebaskan sebelum fajar. Agensinya memberikan bantuan yang tidak disebutkan secara rinci kepada para pekerja tersebut, yang sebelumnya ditahan di wilayah Rusia yang terkenal dengan suhu musim dingin yang ekstrem.

Filipina adalah sekutu perjanjian utama Amerika Serikat di Asia dan termasuk di antara mayoritas anggota ASEAN yang memilih resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

Konteks Diplomasi ASEAN-Rusia

KTT ASEAN-Rusia di Kazan menandai peringatan tiga setengah dekade hubungan diplomatik antara blok Asia Tenggara dan Moskow. Singapura menjadi satu-satunya anggota ASEAN yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, sementara negara-negara anggota lainnya mempertahankan pendekatan yang lebih seimbang dalam hubungan mereka dengan Kremlin.

Kasus penahanan 24 warga Filipina ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran Asia Tenggara di luar negeri, khususnya di negara-negara dengan sistem hukum yang kurang transparan, serta pentingnya diplomasi tingkat tinggi dalam melindungi warga negara di luar negeri.