Muslim Protes Pembangunan Gereja di Jawa Tengah Indonesia untuk Kedua Kalinya

Muslim Protes Pembangunan Gereja di Jawa Tengah Indonesia untuk Kedua Kalinya

Sekelompok warga Muslim di Jawa Tengah, Indonesia kembali menggelar protes terhadap rencana pembangunan gereja Kristen untuk kedua kalinya pada 11 Juni 2026. Protes ini menambah daftar panjang kasus pembatasan kebebasan beragama di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Menurut laporan International Christian Concern (ICC) dan sumber-sumber lokal, para demonstran mengklaim bahwa pembangunan gereja tersebut tidak memiliki izin konstruksi yang lengkap dan tidak mendapat persetujuan dari mayoritas penduduk setempat.

Kronologi Protes dan Tuntutan Warga

Protes pertama terjadi beberapa minggu sebelumnya, di mana massa berkumpul di lokasi pembangunan gereja dan menuntut penghentian proyek tersebut. Protes kedua pada 11 Juni melibatkan jumlah massa yang lebih besar, dengan para demonstran membawa spanduk dan berteriak menolak kehadiran gereja di wilayah mereka.

Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa gereja tersebut dibangun tanpa melakukan sosialisasi yang memadai dengan warga sekitar. Mereka juga mengklaim bahwa mayoritas penduduk di wilayah tersebut adalah Muslim dan merasa tidak nyaman dengan keberadaan gereja di lingkungan mereka.

Persyaratan Ketat untuk Rumah Ibadah

Di Indonesia, pembangunan rumah ibadah diatur oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Peraturan ini mensyaratkan bahwa pembangunan rumah ibadah harus mendapat dukungan minimal 90 tanda tangan dari warga setempat yang memeluk agama yang sama, serta persetujuan dari 60 warga setempat dari agama lain.

Persyaratan ini sering dikritik oleh kelompok hak asasi manusia dan organisasi keagamaan minoritas karena dianggap terlalu memberatkan dan membuka ruang bagi mayoritas untuk membatasi kebebasan beragama minoritas.

Pola Diskriminasi Terhadap Gereja di Indonesia

Morning Star News dan ICC telah mendokumentasikan puluhan kasus serupa di seluruh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Banyak jemaat Kristen terpaksa beribadah di rumah pribadi, gudang, atau bahkan di luar ruangan karena kesulitan mendapatkan izin pembangunan gereja.

Beberapa gereja yang sudah berdiri selama bertahun-tahun juga dipaksa tutup setelah mendapat protes dari kelompok-kelompok garis keras. Dalam beberapa kasus, gereja yang sudah memiliki izin lengkap tetap ditolak oleh warga setempat.

Tanggapan Pemerintah dan Pemuka Agama

Pemerintah daerah Jawa Tengah belum memberikan pernyataan resmi terkait protes tersebut. Namun, beberapa pemuka agama moderat menyerukan dialog dan toleransi antara umat beragama.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah berulang kali menekankan pentingnya menjaga toleransi beragama dan menghormati hak setiap warga negara untuk beribadah sesuai keyakinannya.

Para aktivis hak asasi manusia mendesak pemerintah Indonesia untuk merevisi peraturan pembangunan rumah ibadah yang dianggap diskriminatif dan memastikan bahwa hak kebebasan beragama dijamin bagi semua warga negara tanpa memandang agama mereka.