Kepala Badan Gizi Nasional Indonesia Ditangkap: Korupsi Program Makan Gratis Senilai Miliaran Dolar

Kepala Badan Gizi Nasional Indonesia Ditangkap: Korupsi Program Makan Gratis Senilai Miliaran Dolar

JAKARTA — Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Indonesia, resmi ditangkap pada hari Rabu (4/6/2026) atas tuduhan korupsi terkait program makan gratis yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penangkapan ini menjadi sorotan publik mengingat program tersebut menargetkan 83 juta anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia.

Tiga Pejabat Ditangkap Bersamaan

Selain Dadan Hindayana, Kejaksaan Agung juga menangkap dua pejabat lain yang terlibat dalam pengelolaan program. Sony Sonjaya, Wakil Kepala Divisi Penyediaan Gizi, dan Lodewyk Pusung, Wakil Kepala Divisi Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan, turut diamankan. Keduanya telah diberhentikan dari jabatan sehari sebelumnya.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi nama ketiga tersangka kepada wartawan. Sebelumnya, Jaksa Agung hanya merilis inisial mereka. Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan dua alat bukti yang cukup, ketiga pejabat tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi pengelolaan program Makanan Bergizi Gratis.

Latar Belakang Penangkapan

Presiden Prabowo Subianto memecat Dadan Hindayana pada hari Selasa, sehari sebelum penangkapan. Penggantian dilakukan dengan menunjuk wakil kepala badan sebagai pejabat sementara. Investigasi di kantor Badan Gizi Nasional dimulai pada pagi hari Rabu dengan penggeledahan oleh tim penyidik.

Program makan gratis ini merupakan salah satu janji kampanye utama Prabowo Subianto yang bertujuan memberantas malnutrisi di Indonesia. Namun, program ini menuai kritik tajam karena biaya yang membengkak dan sejumlah kasus keracunan makanan yang dialami anak-anak sekolah setelah mengonsumsi makanan yang disediakan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Penangkapan ini menjadi pukulan besar bagi kredibilitas program yang menjadi andalan pemerintahan saat ini. Kejaksaan Agung berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap aliran dana dan potensi penyimpangan di seluruh rantai distribusi program.

Sumber: Associated Press, Jakarta Globe