Ekonomi Filipina Terhantam Skandal Graft dan Krisis Energi
MANILA — Pemerintah Filipina secara resmi menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2026, mengutip dampak dari skandal korupsi besar-besaran dan krisis energi yang sedang melanda negara tersebut. Pengumuman ini disampaikan oleh Sekretaris Perencanaan Ekonomi Arsenio Balisacan dari NEDA (National Economic and Development Authority) pada 22 Juni 2026.
Skandal Korupsi Menghambat Belanja Pemerintah
Skandal korupsi yang mengguncang pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah mengakibatkan perlambatan signifikan dalam belanja pemerintah. Komisi Ombudsman Filipina (Office of the Ombudsman) saat ini sedang menyelidiki dugaan penyelewengan dana di beberapa departemen kunci, termasuk Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) dan Departemen Pendidikan (DepEd).
Senat Filipina yang dipimpin oleh Presiden Senat Francis Tolentino telah menggelar serangkaian dengar pendapat terkait skandal ini. Senator Risa Hontiveros dan Senator Bam Aquino menjadi tokoh utama yang mendorong penyelidikan transparan dan akuntabel atas dugaan korupsi tersebut.
Krisis Energi Memberatkan Situasi
Selain skandal korupsi, Filipina juga menghadapi krisis energi yang memperburuk kondisi ekonomi. Harga listrik yang melonjak akibat pasokan yang tidak stabil telah mempengaruhi sektor industri dan rumah tangga. Departemen Energi Filipina (DOE) yang dipimpin oleh Raphael P.M. Lotilla menyatakan bahwa pemerintah sedang bekerja sama dengan National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) untuk menstabilkan pasokan listrik.
Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) juga telah menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat. Gubernur BSP Eli M. Remolona Jr. menekankan bahwa bank sentral akan terus memonitor kondisi ekonomi dan mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan.
Sumber: Reuters, NEDA Filipina, Bangko Sentral ng Pilipinas
0 Comments