Human Rights Watch Kecam Kebijakan Tembak di Tempat Indonesia: Risiko Penggunaan Kekerasan Tak Sah Meningkat

Human Rights Watch Kecam Kebijakan Tembak di Tempat Indonesia: Risiko Penggunaan Kekerasan Tak Sah Meningkat

Human Rights Watch (HRW) mengeluarkan pernyataan keras pada 4 Juni 2026 yang mendesak pihak berwenang Indonesia untuk segera mencabut kebijakan-kebijakan baru terkait penanggulangan kejahatan jalanan yang memperbolehkan aparat keamanan menembak di tempat (shoot-on-sight). Organisasi hak asasi manusia internasional ini memperingatkan bahwa kebijakan tersebut akan mengakibatkan penggunaan kekerasan yang tidak sah dan melanggar hukum.

Menurut laporan HRW, serangkaian kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia memberikan kewenangan lebih luas kepada personel keamanan untuk menggunakan senjata api dalam situasi-situasi tertentu terkait kejahatan jalanan. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya keluhan masyarakat tentang keamanan publik, terutama di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

Latar Belakang: Meningkatnya Kejahatan Jalanan di Jakarta

Jakarta, yang baru-baru ini menduduki peringkat kedua sebagai kota teraman di Asia Tenggara setelah Singapura dalam Global Residence Index 2026, mengalami lonjakan kejahatan jalanan yang mengkhawatirkan. Serangkaian perampokan kekerasan dan penjambretan yang menargetkan turis asing memicu diskusi luas di media sosial dan memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan tegas.

Namun, respons pemerintah dalam bentuk kebijakan shoot-on-sight menuai kontroversi. Kritikus berpendapat bahwa langkah ini terlalu ekstrem dan berpotensi menimbulkan korban jiwa yang tidak perlu, termasuk kemungkinan kesalahan identifikasi atau penggunaan kekuatan berlebihan.

Kekhawatiran Human Rights Watch

Dalam pernyataannya, HRW menguraikan beberapa kekhawatiran utama terkait kebijakan ini:

• Penggunaan kekerasan berlebihan: Kebijakan dapat mendorong aparat untuk menggunakan kekuatan mematikan dalam situasi yang sebenarnya tidak mengancam jiwa
• Kurangnya akuntabilitas: Ketentuan yang memberikan kewenangan luas dapat mengurangi tanggung jawab hukum aparat yang melakukan kesalahan
• Potensi penyalahgunaan: Risiko tinggi terjadinya eksekusi ekstrayudisial atau pembunuhan di luar proses hukum
• Diskriminasi: Kekhawatiran bahwa kebijakan akan secara tidak proporsional diterapkan pada kelompok marginal atau minoritas
• Pelanggaran standar internasional: Bertentangan dengan Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Pejabat Penegak Hukum

Konteks Regional dan Perbandingan

Indonesia bukan satu-satunya negara Asia Tenggara yang menghadapi dilema antara keamanan publik dan hak asasi manusia. Filipina di era Presiden Duterte mengimplementasikan "perang terhadap narkoba" dengan pendekatan serupa yang mengakibatkan ribuan kematian dan dikecam oleh komunitas internasional.

Singapura, meskipun memiliki hukuman berat untuk berbagai kejahatan, tetap menjaga proses hukum yang ketat dan tidak memberikan kewenangan shoot-on-sight kepada aparat kepolisian. Model Singapura menunjukkan bahwa keamanan publik yang tinggi dapat dicapai tanpa mengorbankan due process dan hak asasi manusia.

Reaksi Masyarakat Sipil dan Akademisi

Organisasi masyarakat sipil Indonesia juga menyuarakan keprihatinan serupa. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengatakan kebijakan ini mengingatkan pada praktik-praktik masa lalu yang kelam dan berpotensi membuka pintu bagi pelanggaran HAM sistematik.

Akademisi hukum dari berbagai universitas terkemuka Indonesia mempertanyakan konstitusionalitas kebijakan tersebut, dengan beberapa pihak berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Poin Kunci:

• HRW mendesak Indonesia mencabut kebijakan shoot-on-sight untuk kejahatan jalanan
• Kebijakan muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan di Jakarta
• Kekhawatiran: penggunaan kekerasan berlebihan, kurangnya akuntabilitas, potensi eksekusi ekstrayudisial
• Organisasi masyarakat sipil dan akademisi Indonesia juga menolak kebijakan tersebut
• Perbandingan dengan Filipina (perang narkoba Duterte) dan Singapura (keamanan tinggi dengan due process)

Pemerintah Indonesia kini menghadapi tekanan dari dalam dan luar negeri untuk meninjau kembali kebijakan kontroversial ini. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara menjaga keamanan publik dan menghormati hak asasi manusia serta prinsip-prinsip negara hukum yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia.