Amnesty International: Penyalahgunaan di Pusat Scam Kamboja Masih Berlanjut Meski Ada Penindakan

Amnesty International: Penyalahgunaan di Pusat Scam Kamboja Masih Berlanjut Meski Ada Penindakan

Laporan terbaru dari Amnesty International yang dipublikasikan pada Senin (23/6/2026) mengungkapkan bahwa penindakan besar-besaran pemerintah Kamboja terhadap pusat-pusat penipuan siber (cyber-scam compounds) gagal membongkar sebagian besar operasi ilegal dan justru meninggalkan para korban perdagangan manusia tanpa perlindungan yang bermakna.

Krisis Kemanusiaan Pasca-Penindakan

Sejak pemerintah Kamboja di bawah Perdana Menteri Hun Manet melancarkan operasi penindakan terhadap sindikat penipuan daring, ribuan pekerja asing telah dibebaskan dari kompleks-kompleks scam di wilayah perbatasan dengan Vietnam dan Thailand. Namun, menurut laporan NPR dan Amnesty International, pembebesan ini justru menciptakan krisis kemanusiaan baru: ribuan pekerja yang diperdagangkan kini berkeliaran di jalanan Phnom Penh tanpa tempat tinggal dan tanpa cara untuk kembali ke keluarga mereka.

Organisasi hak asasi manusia Fortify Rights juga memperingatkan bahwa setidaknya 5.000 orang masih terjebak di pusat-pusat scam di perbatasan Myanmar-Thailand, dengan sedikitnya 1.600 di antaranya merupakan warga negara China.

Skala Operasi yang Luar Biasa

Kamboja telah mendeportasi hampir 19.000 warga negara asing yang terkait dengan operasi penipuan daring. Pemerintah juga mengesahkan undang-undang baru dan meningkatkan penegakan hukum. Namun, investigasi oleh Channel News Asia di sepanjang perbatasan timur Kamboja dengan Vietnam menunjukkan bahwa jalan-jalan baru, zona kasino, dan kompleks-kompleks terlindungi terus bermunculan.

Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat juga meningkatkan kerja sama dengan penegak hukum Asia Tenggara untuk memerangi sindikat kriminal yang mengoperasikan pusat-pusat scam berskala industri di kawasan tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh Bernama pada Juni 2026.

Dampak bagi Korban

Para korban perdagangan manusia yang dibebaskan dari pusat-pusat scam menghadapi tantangan serius: banyak yang kehilangan dokumen identitas, tidak memiliki uang, dan menghadapi stigma sosial. Amnesty International mendesak pemerintah Kamboja untuk memastikan akuntabilitas negara dan memberikan perlindungan yang layak bagi para korban, bukan sekadar membebaskan mereka tanpa dukungan.

Situasi ini menjadi peringatan keras bagi seluruh kawasan Asia Tenggara bahwa penindakan terhadap kejahatan siber harus disertai dengan perlindungan korban yang memadai.