Mahkamah Konstitusi Putuskan Ibu Kota Indonesia Tetap di Jakarta, Bukan Nusantara

Putusan MK: Status Ibu Kota Negara Tetap Jakarta

Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memutuskan bahwa status ibu kota negara Republik Indonesia tetap berada di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Putusan ini diumumkan pada 14 Mei 2026 dan menjadi tonggak penting dalam perdebatan pemindahan ibu kota yang telah berlangsung sejak era Presiden Joko Widodo.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, menyatakan bahwa putusan ini didasarkan pada kajian konstitusional terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. "Berdasarkan pertimbangan hukum, pemindahan status ibu kota memerlukan amandemen konstitusional yang lebih komprehensif," ujarnya dalam sidang pleno yang disiarkan secara langsung.

Proyek IKN dan Kontroversi Anggaran

Keputusan MK ini menimbulkan dampak signifikan terhadap proyek pembangunan IKN yang telah menelan anggaran lebih dari Rp460 triliun sejak 2022. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Arifin Rudiyanto, menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelanjutan proyek IKN.

Dirut Otorita IKN, Bambang Susantono, dalam keterangan persnya menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur fisik di IKN akan tetap dilanjutkan sebagai kawasan pemerintahan administratif, meskipun status resmi ibu kota tetap di Jakarta. "Kami akan menyesuaikan strategi pembangunan sesuai dengan putusan MK," ujarnya.

Respons Politisi dan Pengamat

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria, menyambut baik putusan MK ini. "Jakarta memang sudah seharusnya tetap menjadi ibu kota. Pemindahan yang terburu-buru hanya akan membebani APBN," katanya.

Sebaliknya, pengamat tata kota dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Nirwono Yoga, menilai bahwa putusan MK membuka peluang untuk perbaikan tata kelola Jakarta sebagai kota metropolitan. "Daripada menghabiskan triliunan untuk memindahkan ibu kota, lebih baik kita fokus membenahi Jakarta dari banjir, kemacetan, dan polusi," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, menyatakan kekecewaan atas putusan tersebut namun menghormati keputusan lembaga konstitusi. Masyarakat adat Dayak di kawasan IKN juga menyuarakan kekhawatiran tentang masa depan pembangunan yang sempat menjanjikan percepatan ekonomi di Kalimantan Timur.