PM Jepang Takaichi Bentuk Panel Tinjau Kebijakan Pertahanan, Eskalasi Ancaman Tiongkok dan Korut Jadi Pemicu

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi

PM Jepang Takaichi Bentuk Panel Tinjau Kebijakan Pertahanan, Eskalasi Ancaman Tiongkok dan Korut Jadi Pemicu

TOKYO — Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara resmi membentuk panel khusus yang bertugas meninjau ulang kebijakan keamanan dan pertahanan negara, seiring meningkatnya ketegangan regional dengan Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia.

Latar Belakang Pembentukan Panel

Dilansir dari Associated Press pada 27 April 2026, langkah PM Takaichi ini diambil setelah serangkaian provokasi keamanan di kawasan Asia Timur. Korea Utara terus melakukan uji coba misil balistik, sementara Tiongkok meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Kepulauan Senkaku yang diklaim juga oleh Beijing sebagai Kepulauan Diaoyu.

Panel ini akan dipimpin oleh tokoh-tokoh keamanan terkemuka Jepang dan akan berfokus pada penguatan Pasangan Bela Diri Jepang (JSDF), pengadaan sistem pertahanan misil, serta kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Australia.

Isu Kunci yang Akan Ditinjau

Beberapa isu strategis yang menjadi fokus panel meliputi:

  • Kapasitas pertahanan misil — Jepang berencana meningkatkan sistem pertahanan Aegis dan menambah baterai Patriot PAC-3 di wilayah Kyushu dan Okinawa
  • Kerja sama dengan Korea Selatan — Duta Besar Korea Selatan untuk Jepang Lee Hyuk pada 28 April menyatakan perlunya memperkuat hubungan keamanan Seoul-Tokyo di tengah persaingan AI antara AS dan Tiongkok
  • Ancaman Korea Utara — Pyongyang baru-baru ini memperingatkan Jepang terhadap rencana penempatan misil jarak jauh di Kyushu, yang disebut KCNA akan "memicu eskalasi ketegangan terus-menerus"
  • Aktivitas Tiongkok di Laut China Timur — Kapal-kapal Penjaga Pantai Tiongkok secara rutin memasuki zona maritim yang disengketakan di sekitar Kepulauan Senkaku

Tinjauan ini diprediksi akan menghasilkan perubahan signifikan pada Strategi Keamanan Nasional Jepang yang terakhir diperbarui pada 2022, termasuk kemungkinan peningkatan anggaran pertahanan melampaui target 2% dari PDB yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Situasi keamanan di sekitar Jepang berada pada tingkat yang paling serius sejak Perang Dingin," ujar seorang pejabat Kementerian Pertahanan Jepang kepada media.

Sumber: Associated Press, The Japan Times, Kementerian Pertahanan Jepang, KCNA

Post a Comment

0 Comments