AS Bubuk Jaringan Penipuan Siber Asia Tenggara, Sanksi Senator Kamboja Sok An

AS Bubuk Jaringan Penipuan Siber Asia Tenggara, Sanksi Senator Kamboja Sok An

WASHINGTON — Pemerintah Amerika Serikat meluncurkan operasi penindakan besar-besaran terhadap jaringan penipuan siber yang beroperasi di Asia Tenggara, dengan menjatuhkan sanksi terhadap Senator Kamboja Sok An yang diduga terlibat dalam operasi kejahatan transnasional terorganisir yang berbasis di Tiongkok.

Skala Operasi yang Belum Pernah Ada Sebelumnya

Dilansir dari Associated Press pada 24 April 2026, pejabat AS mengumumkan langkah tegas terhadap operasi cyberscam yang dikendalikan oleh sindikat kejahatan transnasional Tiongkok di kawasan Asia Tenggara. Operasi ini mencakup penyitaan aset, pembekuan rekening bank, dan penerbitan sanksi terhadap individu-individu kunci yang terlibat.

Sensor Sok An, yang menjabat sebagai senator di Kamboja, menjadi salah satu target utama sanksi AS. Menurut Departemen Keuangan AS, Sok An diduga memberikan perlindungan politik kepada operasi penipuan siber yang beroperasi dari wilayah Myawaddy, Myanmar, dan Sihanoukville, Kamboja.

Pusat Kejahatan di Myawaddy dan Sihanoukville

Kota perbatasan Myawaddy di Myanmar dan kawasan Sihanoukville di Kamboja telah lama dikenal sebagai pusat operasi penipuan siber yang mempekerjakan ribuan korban perdagangan manusia. Para korban dipaksa melakukan penipuan daring terhadap warga di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok.

Operasi ini melibatkan koordinasi antara Departemen Kehakiman AS, Departemen Keuangan, dan lembaga penegak hukum di negara-negara Asia Tenggara termasuk Polisi Kerajaan Kamboja dan Interpol.

"Ini adalah penindakan paling komprehensif yang pernah dilakukan terhadap jaringan kejahatan siber transnasional di kawasan ini," ujar seorang pejabat Departemen Kehakiman AS.

Dampak Diplomatik dan Ekonomi

Sanksi terhadap Senator Sok An berpotensi menciptakan ketegangan diplomatik antara Washington dan Phnom Penh. Pemerintah Kamboja melalui Kementerian Luar Negeri belum memberikan komentar resmi terkait sanksi tersebut.

Operasi ini juga menandai pergeseran strategi AS dalam menangani kejahatan siber yang semakin menjadi ancaman keamanan nasional dan ekonomi global.

Sumber: Associated Press, Departemen Kehakiman AS, Departemen Keuangan AS