Filipina Perintahkan Penangkapan Senator Ronald Dela Rosa yang Diburu ICC Terkait Perang Narkoba Duterte

Pemerintah Filipina Keluarkan Perintah Penangkapan Senator yang Dicari ICC

MANILA — Pemerintah Filipina secara resmi memerintahkan aparat kepolisian untuk menangkap Senator Ronald "Bato" Dela Rosa, buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang terlibat dalam perang narkoba berdarah mantan Presiden Rodrigo Duterte. Perintah ini dikeluarkan setelah Mahkamah Agung Filipina menolak permohonan penangguhan penangkapan yang diajukan Dela Rosa.

Menteri Kehakiman Fredderick Vida menegaskan kepada awak media bahwa lembaga penegak hukum Filipina kini diberi tugas untuk melaksanakan penangkapan terhadap senator yang akrab disapa "Bato" tersebut. "Kami mengejar ini agar tujuan keadilan dapat tercapai," ujar Vida, seraya memperingatkan bahwa akan ada konsekuensi bagi siapa pun yang mencoba membantu Dela Rosa menghindari penangkapan.

Latar Belakang Perang Narkoba yang Menewaskan Ribuan Orang

Dela Rosa menjabat sebagai Kepala Kepolisian Nasional Filipina (PNP) pada masa pemerintahan Duterte dan menjadi arsitek utama operasi pemberantasan narkoba yang kontroversial. ICC telah membuka surat perintah penangkapan terhadap Dela Rosa bersama Duterte dan sejumlah "pelaku bersama" lainnya atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan.

Perang narkoba yang diluncurkan Duterte sejak 2016 menewaskan ribuan orang, sebagian besar merupakan pengguna narkoba dan pedagang kecil dari permukiman kumuh perkotaan, menurut catatan pemantau hak asasi manusia. Mantan Presiden Duterte sendiri telah ditangkap tahun lalu dan saat ini menunggu persidangan di ICC, Den Haag.

Kasus Delarosa menjadi semakin dramatis ketika ia melarikan diri dari gedung Senat pekan lalu, sesaat setelah terjadi insiden tembak-menembak antara agen pemerintah dan personel keamanan Senat. Dela Rosa kemudian berlari menaiki tangga gedung Senat dalam upaya menghindari penangkapan, namun sempat dilindungi oleh kepemimpinan Senat sebelum perintah penangkapan baru ini dikeluarkan.

Langkah Hukum Selanjutnya

Pengacara Dela Rosa menyatakan akan mengajukan banding atas putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonannya. Sementara itu, pemerintah Filipina di bawah administrasi Presiden Ferdinand Marcos Jr. menunjukkan komitmen untuk bekerja sama dengan ICC, meskipun sebelumnya Manila pernah menarik diri dari yurisdiksi pengadilan internasional tersebut pada 2019.

Kapolisi Filipina menyatakan bahwa operasi penangkapan sedang dikoordinasikan secara ketat dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kasus ini menjadi sorotan internasional sebagai ujian terhadap independensi peradilan Filipina dan komitmennya terhadap akuntabilitas hak asasi manusia.

Sumber: The Jakarta Post, AFP, ICC | Foto: Ted Aljibe/AFP