Vietnam Resmi Perpanjang Pemotongan PPN 2% Hingga Akhir 2026, Dorong Pemulihan Ekonomi
HANOI — Parlemen Vietnam secara resmi menyetujui perpanjangan kebijakan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN/VAT) sebesar 2% hingga akhir tahun 2026. Keputusan ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang dirancang untuk menopang daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan domestik di tengah tekanan ekonomi global.
Kebijakan yang Telah Berjalan Sejak 2023
Kebijakan pemotongan PPN ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2023 sebagai respons terhadap perlambatan ekonomi pasca-pandemi. Pengurangan tarif PPN dari 10% menjadi 8% ini mencakup sebagian besar sektor barang dan jasa, kecuali komoditas tertentu seperti telekomunikasi, perbankan, asuransi, dan properti.
Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan bahwa perpanjangan kebijakan ini akan mengurangi pendapatan pajak negara sekitar 28 triliun dong Vietnam (sekitar $1,1 miliar), namun dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga diperkirakan akan mengkompensasi kerugian tersebut melalui peningkatan aktivitas ekonomi.
Respons Pelaku Usaha dan Ekonomi
Asosiasi Tekstil dan Garmen Vietnam (VITAS) menyambut baik keputusan tersebut. Ketua VITAS, Truong Van Phong, menyatakan bahwa pemotongan PPN akan membantu daya beli konsumen domestik, yang merupakan pasar penting bagi industri garmen Vietnam. "Ini adalah stimulus yang tepat waktu, terutama mengingat ketidakpastian perdagangan global akibat tarif AS," ujarnya.
Bank Dunia sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Vietnam pada 2026 sebesar 5,8%. Dengan perpanjangan kebijakan fiskal ini, Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam optimistis target pertumbuhan 6,0-6,5% masih dapat tercapai meski menghadapi tantangan eksternal.
Sumber: Reuters, NetViet, VITAS
0 Comments