Prabowo Sentralisasi Ekspor Komoditas Strategis Indonesia: Sawit, Batu Bara, dan Nikel Harus Lewat BUMN

Prabowo Sentralisasi Ekspor Komoditas Strategis: Sawit, Batu Bara, Nikel, dan Ferroalloy Wajib Melalui BUMN

JAKARTA — Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru yang mengharuskan ekspor komoditas strategis Indonesia — termasuk minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, nikel, tembaga, dan ferroalloy — untuk disalurkan melalui badan usaha milik negara (BUMN). Kebijakan ini diumumkan pada 20 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kendali negara atas sumber daya alam.

Melalui peraturan pemerintah baru ini, eksportir swasta tidak lagi dapat mengekspor komoditas-komoditas tersebut secara langsung ke pasar internasional. Seluruh ekspor wajib melalui perusahaan negara yang ditunjuk, yang akan bertindak sebagai aggregator dan distributor tunggal.

Tujuan Kebijakan: Kendali Negara dan Optimalisasi Pendapatan

Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tekanan fiskal yang semakin besar dan melemahnya nilai tukar rupiah. Pemerintah ingin memastikan bahwa nilai tambah dari komoditas strategis Indonesia dapat dioptimalkan untuk kepentingan nasional, bukan hanya dinikmati oleh eksportir swasta.

Menurut laporan Reuters dan Bloomberg, langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya tawar Indonesia di pasar komoditas global. Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dan eksportir batu bara termal terbesar, sehingga sentralisasi ekspor diharapkan dapat memberikan pengaruh lebih besar terhadap harga global.

Reaksi Pasar dan Dampak terhadap Pelaku Usaha

Saham-saham perusahaan pertambangan dan perkebunan Indonesia mengalami penurunan setelah pengumuman kebijakan ini. Investor khawatir bahwa sentralisasi akan mengurangi efisiensi dan daya saing ekspor Indonesia di pasar global.

Beberapa asosiasi industri telah menyuarakan keprihatinan mereka. Namun, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap untuk meminimalkan gangguan terhadap rantai pasok yang sudah berjalan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda besar Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia, sejalan dengan target defisit fiskal 1,8%-2,4% dari PDB pada 2027 dan target pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen.

Sumber: Reuters, Bloomberg, AP News, PrabowoSubianto.com | Mei 2026