Jaringan Scam Asia Tenggara Beralih ke Sri Lanka: 221 Orang Asing Ditangkap, Kolombo Jadi Hub Kejahatan Siber Baru

Jaringan Scam Asia Tenggara Beralih ke Sri Lanka: 221 Orang Asing Ditangkap, Kolombo Jadi Hub Kejahatan Siber Baru

Kolombo, 19 Mei 2026 — Gelombang penindakan terhadap operasi scam siber di Asia Tenggara mendorong jaringan kejahatan tersebut berpindah ke Sri Lanka. Kepolisian Sri Lanka menangkap 221 warga negara asing dalam operasi penindakan kejahatan siber di Provinsi Selatan, menandai eskalasi serius dari tren kriminal digital di kawasan Asia.

Penangkapan Besar-besaran di Provinsi Selatan

Menurut laporan kepolisian Sri Lanka yang dikutip dari UCANews dan The Jakarta Post, dari total 221 tersangka yang ditangkap, 192 di antaranya adalah warga negara India dan 29 warga Nepal. Mereka diduga mengoperasikan sindikat penipuan online berskala internasional yang menargetkan korban di berbagai negara.

Sebelumnya, pada 3 Mei 2026, polisi Sri Lanka juga menangkap 37 warga negara China berusia 23-44 tahun yang dicurigai mengoperasikan pusat cyberscam di ibu kota Kolombo. Termasuk di antaranya satu wanita yang diduga menjadi koordinator operasional.

Efek Domino dari Penindakan di Kamboja dan Myanmar

Perpindahan jaringan scam ini merupakan efek domino dari operasi penindakan besar yang dilakukan AS terhadap operasi cyberscam di Kamboja dan Myanmar. Pada April 2026, Attorney General Jeanine Pirro menyebut kejahatan siber Asia Tenggara sebagai "teater perang baru" dan menjatuhkan sanksi terhadap Senator Kok An dari Kamboja yang diduga terlibat.

Menurut Tech Xplore, otoritas Sri Lanka kini khawatir pulau tersebut cepat menjadi hub kejahatan online baru, mengikuti jejak Phnom Penh dan Myawaddy yang sebelumnya menjadi pusat operasi scam terbesar di kawasan.

Kesimpulan: Migrasi jaringan scam dari Asia Tenggara ke Sri Lanka menunjukkan bahwa penindakan di satu wilayah tanpa koordinasi regional yang kuat hanya akan memindahkan masalah, bukan mengatasinya. Kerja sama internasional antara Interpol, ASEANAPOL, dan otoritas penegak hukum negara-negara terkait menjadi kunci untuk memutus rantai kejahatan siber transnasional ini.