Indonesia Bangun Tembok Laut Raksasa 500 Km untuk Lindungi Jawa: Adaptasi Iklim atau Proyek Ambisius yang Berisiko?
JAKARTA — Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana ambisius pembangunan tembok laut raksasa sepanjang lebih dari 500 kilometer di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Proyek masif ini bertujuan melindungi wilayah pesisir dari ancaman kenaikan permukaan air laut dan banjir rob yang semakin parah akibat perubahan iklim. Namun, para ahli mempertanyakan apakah ini merupakan adaptasi iklim yang efektif atau justru proyek mahal yang berisiko gagal.
Skala Proyek dan Urgensi Krisis
Pantai utara Jawa — termasuk kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Cirebon — merupakan salah satu kawasan paling rentan terhadap kenaikan permukaan laut di dunia. Kota Jakarta sendiri mengalami penurunan tanah (land subsidence) dengan kecepatan hingga 25 sentimeter per tahun di beberapa wilayah, menjadikannya salah satu kota yang tenggelam paling cepat di dunia.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa tembok laut ini akan membentang dari Banten hingga Jawa Timur, mencakup perlindungan untuk lebih dari 15 juta penduduk yang tinggal di zona pesisir berisiko tinggi. Estimasi anggaran awal proyek ini mencapai ratusan triliun rupiah.
Menteri PUPR menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari strategi nasional adaptasi iklim Indonesia yang sejalan dengan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) di bawah Perjanjian Paris. Kita tidak bisa menunggu. Ancaman nyata ada di depan mata, tegas sang menteri dalam konferensi pers di Jakarta.
Pro dan Kontra dari Para Ahli
Namun, proyek ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Dr. Heri Andreas, peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang telah mempelajari penurunan tanah Jakarta selama bertahun-tahun, menyatakan bahwa pembangunan tembok laut saja tidak cukup. Akar masalahnya adalah eksploitasi air tanah yang berlebihan. Tanpa menghentikan itu, tembok laut pun tidak akan menyelamatkan Jakarta, ujarnya kepada Phys.org.
Sementara itu, Bank Dunia dan United Nations Development Programme (UNDP) menyatakan dukungannya terhadap langkah adaptasi iklim Indonesia, namun menekankan perlunya pendekatan yang terintegrasi, termasuk restorasi hutan bakau (mangrove), pengelolaan air tanah, dan relokasi terencana untuk komunitas yang paling berisiko.
Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataannya mendukung penuh proyek ini dan menjadikannya prioritas nasional. Proyek ini diperkirakan akan mulai konstruksi bertahap mulai tahun 2027 dan membutuhkan waktu lebih dari 15 tahun untuk diselesaikan sepenuhnya.
Sumber: Phys.org, ANTARA News, Jakarta Globe
0 Comments