Ibu Kota Nusantara di Kalimantan: Kota Masa Depan yang Dipertanyakan, Antara Janji Hijau dan Keraguan Investasi

Ibu Kota Nusantara di Kalimantan: Kota Masa Depan yang Dipertanyakan, Antara Janji Hijau dan Keraguan Investasi

NUSANTARA, KALIMANTAN — Di tengah hutan Pulau Kalimantan, pembangunan ibu kota baru Indonesia, Nusantara, terus berlangsung. Namun, proyek ambisius yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini semakin menuai keraguan dari para ahli, investor, dan masyarakat sipil.

Dilaporkan oleh NPR pada April 2026, konstruksi di lokasi yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, masih jauh dari rampung. Target pemindahan bertahap pemerintahan dari Jakarta mulai 2024 telah mengalami sejumlah penundaan, dengan banyak infrastruktur kunci belum selesai.

Janji Kota Ramah Lingkungan vs Realitas di Lapangan

Pemerintah Indonesia mempromosikan Nusantara sebagai "kota hutan" (forest city) yang ditenagai energi terbarukan dan dikelola dengan teknologi canggih. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, menegaskan bahwa proyek ini akan menjadi model pembangunan kota berkelanjutan di Asia Tenggara.

Namun, sejumlah organisasi lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Greenpeace Indonesia menyoroti dampak deforestasi yang diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur di kawasan yang sebelumnya merupakan hutan primer Kalimantan. Direktur Eksekutif WALHI, Zenzi Suhadi, memperingatkan bahwa proyek ini dapat mengancam habitat orangutan dan satwa endemik lainnya.

Investasi yang Tertunda dan Kritik Publik

Dari sisi pendanaan, proyek Nusantara menghadapi tantangan serius. Pemerintah menargetkan pembiayaan sebesar 466 triliun rupiah, dengan hanya 20 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya dari investasi swasta dan kerja sama pemerintah-swasta (KPBU).

Namun, realisasi investasi swasta masih jauh dari target. Bank Dunia dan beberapa lembaga pemeringkat internasional menyatakan kekhawatiran mengenai kelayakan finansial proyek ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengaudit penggunaan dana APBN untuk pembangunan Nusantara, memastikan tidak ada penyimpangan.

Sementara itu, Jakarta — yang akan ditinggalkan sebagai ibu kota — terus menghadapi masalah klasik: banjir, kemacetan, dan penurunan muka tanah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa transisi status Jakarta harus dikelola hati-hati agar tidak memicu gangguan ekonomi di kota berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa ini.

Publik kini menunggu kejelasan: apakah Nusantara akan menjadi mercusuar pembangunan hijau Asia, atau justru menjadi monumen ambisi yang melebihi realitas?

Sumber: NPR, The Diplomat, WALHI, BPK RI