Jepang Blokir Akuisisi Makino Milling oleh MBK Partners Korea, Alasan Keamanan Nasional Jadi Dalih

Pabrik Makino Milling Machine Jepang

Jepang Blokir Akuisisi Makino Milling oleh MBK Partners Korea, Alasan Keamanan Nasional Jadi Dalih

Pemerintah Jepang secara resmi meminta MBK Partners Ltd. dari Seoul, Korea Selatan untuk membatalkan rencana akuisisi terhadap Makino Milling Machine Co., produsen mesin milling terkemuka Jepang. Langkah ini diambil dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional terkait penguasaan teknologi manufaktur presisi oleh entitas asing.

Detail Akuisisi yang Digagalkan

Dilaporkan oleh Bloomberg (22/4/2026), Makino Milling Machine mengonfirmasi bahwa pemerintah Jepang telah mengajukan permintaan formal kepada MBK Partners untuk membatalkan transaksi yang bernilai signifikan ini. Makino merupakan perusahaan manufaktur mesin perkakas yang memiliki teknologi canggih untuk industri otomotif, aerospace, dan pertahanan.

MBK Partners sebelumnya telah memperoleh hak negosiasi pertama untuk mengakuisisi Makino, sebagaimana dilaporkan oleh Nikkei Asia. Namun, intervensi pemerintah Jepang melalui mekanisme Foreign Exchange and Foreign Trade Act (FEFTA) membatalkan seluruh proses akuisisi tersebut.

Dampak terhadap Hubungan Jepang-Korsel

Keputusan ini berpotensi memperburuk hubungan ekonomi antara Jepang dan Korea Selatan, yang selama beberapa tahun terakhir sedang berupaya memperbaiki hubungan bilateral pasca-sengketa sejarah dan perdagangan. Kementerian Perdagangan Korea Selatan diperkirakan akan mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi pemblokiran ini.

Analis dari Korea Development Institute (KDI) menilai bahwa langkah Jepang mencerminkan tren global proteksionisme industri strategis. Negara-negara maju semakin ketat mengontrol akuisisi lintas batas di sektor teknologi sensitif, terutama yang memiliki aplikasi pertahanan.

Sementara itu, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang (METI) menegaskan bahwa keputusan ini bukan diskriminasi terhadap investor Korea Selatan, melainkan bagian dari kebijakan standar pengamanan teknologi strategis nasional yang berlaku universal.

Post a Comment

0 Comments