PM Sanae Takaichi Minta KTT dengan Korea Utara untuk Selesaikan Kasus Penculikan
TOKYO — Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Sabtu, 31 Mei 2026, secara resmi meminta diselenggarakannya KTT bilateral dengan Korea Utara untuk mencapai terobosan dalam penyelesaian kasus penculikan warga Jepang yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Sejarah Kasus Penculikan
Kasus penculikan warga Jepang oleh agen-agen Korea Utara pertama kali diakui secara resmi oleh Pyongyang pada tahun 2002, ketika Kim Jong-il mengakui bahwa 13 warga Jepang telah diculik antara tahun 1977 dan 1988. Dari 13 orang tersebut, hanya 5 orang yang diizinkan kembali ke Jepang, termasuk Megumi Yokota yang menjadi simbol nasional penderitaan keluarga korban.
Keluarga Megumi Yokota, yang diwakili oleh Kazushi Yokota (ayah Megumi) dan Sakie Yokota (ibu Megumi), telah selama lebih dari empat dekade memperjuangkan kepastian nasib putri mereka. Pemerintah Korea Utara mengklaim Megumi telah meninggal dunia pada tahun 1994, namun keluarga dan pemerintah Jepang masih meragukan klaim tersebut.
Langkah Diplomatik Takaichi
Sejak menjabat pada Oktober 2025, PM Takaichi telah berulang kali menyatakan kemauannya untuk menyelesaikan isu penculikan ini. Dalam pernyataannya di hadapan Diet (Parlemen Jepang), ia menegaskan bahwa Jepang tidak akan mengabaikan penderitaan keluarga korban dan akan menggunakan semua saluran diplomasi yang tersedia.
Kementerian Luar Negeri Jepang dilaporkan telah menghubungi pihak Korea Utara melalui Kedutaan Besar Jepang di Beijing, mengingat tidak adanya hubungan diplomatik langsung antara Tokyo dan Pyongyang. Analis dari Institute for Security and Development Policy menilai bahwa permintaan KTT ini merupakan sinyal positif, namun kemungkinan berhasil masih rendah mengingat ketegangan geopolitik regional saat ini.
Sumber: The Japan Times, Associated Press, Reuters — 31 Mei 2026
0 Comments