Jepang Bangun Badan Intelijen Nasional Pertama Sejak Perang Dunia II, PM Takaichi Pimpin Reorganisasi

Reorganisasi Intelijen Terbesar Jepang Sejak 1945

Jepang tengah melakukan reorganisasi besar-besaran terhadap layanan intelijennya — yang terbesar sejak berakhirnya Perang Dunia II. Perdana Menteri Sanae Takaichi mengumumkan pembentukan Dewan Intelijen Nasional (National Intelligence Council) yang akan berada di bawah komando langsung perdana menteri.

Laporan The New York Times dan El País pada 13-14 Juli 2026 mengungkap bahwa badan baru ini akan mendesentralisasi dan sekaligus menyatukan berbagai unit intelijen yang selama ini tersebar di kementerian-kementerian berbeda, termasuk Badan Intelijen Keamanan Publik (PSIA) dan unit intelijen militer Pasukan Bela Diri (JSDF).

Ancaman dari Rusia dan China

Pembentukan badan ini dipicu oleh meningkatnya ancaman keamanan dari Rusia dan China di kawasan Indo-Pasifik. Aktivitas militer China di Laut China Timur dan Selat Taiwan, serta patroli bomber bersama Rusia-China dekat wilayah udara Jepang, menjadi faktor pendorong utama.

"Jepang menghadapi lingkungan keamanan paling kompleks sejak perang," ujar Takeo Akiba, Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Jepang. Reorganisasi ini juga mendapat dukungan dari negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, yang akan berbagi keahlian dalam membangun kapasitas intelijen.

Dampak terhadap Keamanan Regional

Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam postur pertahanan Jepang yang pasifis pasca-perang. Dengan anggaran pertahanan yang terus meningkat hingga target 2% PDB, pembentukan badan intelijen terpusat merupakan bagian dari strategi pertahanan komprehensif PM Takaichi.

Para analis di Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai bahwa langkah Jepang ini akan memperkuat arsitektur keamanan Indo-Pasifik dan meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman siber, spionase, dan provokasi militer di kawasan.