Perang Saudara Myanmar Tersingkir dari Prioritas Krisis Global, ASEAN Dipanggil untuk Bertindak Nyata
NAYPYIDAW — Perang saudara di Myanmar semakin tenggelam dari hierarki krisis global, kalah perhatian dari konflik di Timur Tengah, Ukraina, dan persaingan geopolitik AS-China. Analisis yang diterbitkan oleh The Diplomat pada April 2026 mengungkap bahwa konflik internal Myanmar yang telah berlangsung sejak kudeta militer Februari 2021 kini berada dalam posisi yang semakin terisolasi di panggung internasional.
Junta Militer vs. Pasukan Perlawanan yang Semakin Kuat
Di bawah kepemimpinan Min Aung Hlaing, junta militer Myanmar terus menghadapi perlawanan sengit dari berbagai kelompok bersenjata, termasuk Ethnic Armed Organizations (EAOs) seperti Kachin Independence Army (KIA), Arakan Army (AA), dan Karen National Union (KNU). Koalisi Brotherhood Alliance yang terdiri dari Arakan Army, Ta'ang National Liberation Army (TNLA), dan Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) telah berhasil merebut sejumlah kota strategis di negara bagian Shan dan Rakhine.
Operasi 1027 yang diluncurkan pada Oktober 2023 menjadi titik balik signifikan, menunjukkan bahwa junta militer kehilangan kendali atas wilayah yang semakin luas. Namun, respons internasional terhadap eskalasi ini tetap minimalis.
KTT ASEAN di Manila: Tekanan Meningkat
Pada KTT ASEAN yang berlangsung di Manila, Filipina pada Mei 2026, isu keamanan energi dan konflik Myanmar menjadi fokus utama pembahasan. Para pemimpin ASEAN, termasuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim dari Malaysia dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dari Filipina, menghadapi tekanan untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap junta Naypyidaw.
Lima Poin Konsensus (Five-Point Consensus) yang disepakati pada 2021 hingga kini belum menunjukkan kemajuan berarti. Junta militer Myanmar masih membatasi akses bantuan kemanusiaan ke wilayah konflik dan mengabaikan seruan dialog inklusif yang melibatkan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) pimpinan Maung Zarni.
Dampak Kemanusiaan yang Mengkhawatirkan
PBB mencatat bahwa lebih dari 3 juta warga Myanmar telah mengungsi sejak kudeta 2021, dengan ratusan ribu lainnya mencari suaka ke Thailand, India, dan Bangladesh. Organisasi kemanusiaan Red Cross dan Médecins Sans Frontières (MSF) melaporkan kesulitan akses ke wilayah konflik akibat pembatasan yang diberlakukan oleh junta.
Para ahli memperingatkan bahwa pengabaian krisis Myanmar dapat memicu destabilisasi lebih luas di Asia Tenggara, termasuk gelombang pengungsi yang lebih besar dan perluasan aktivitas kelompok bersenjata lintas perbatasan.
Sumber: The Diplomat, UPI, Reuters — Mei 2026
0 Comments