Indonesia Bangun Tembok Laut Raksasa 500 Km di Pantai Utara Jawa: Adaptasi Iklim atau Proyek Ambisius yang Mahal?

Indonesia Bangun Tembok Laut Raksasa 500 Km di Pantai Utara Jawa: Adaptasi Iklim atau Proyek Ambisius yang Mahal?

JAKARTA — Pemerintah Indonesia mengonfirmasi rencana pembangunan "tembok laut raksasa" sepanjang lebih dari 500 kilometer di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa untuk melindungi kawasan berpenduduk padat dari kenaikan permukaan air laut. Proyek ambisius ini menuai perdebatan antara pakar iklim, ekonom, dan aktivis lingkungan mengenai efektivitas dan biayanya.

Ancaman Nyata bagi Jawa Utara

Kota-kota seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya telah mengalami banjir rob yang semakin parah. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), permukaan air laut di pesisir utara Jawa naik rata-rata 5-7 milimeter per tahun, lebih tinggi dari rata-rata global. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyatakan bahwa proyek ini merupakan bagian dari strategi nasional adaptasi perubahan iklim yang mencakup perlindungan 12 kabupaten dan kota di empat provinsi: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Proyek ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 500 triliun dan akan dikerjakan dalam beberapa fase selama 15 tahun. Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Tengah telah menyatakan dukungan, namun beberapa gubernur lain mempertanyakan prioritas pembangunan dibandingkan infrastruktur dasar lainnya.

Debat Para Pakar

Dr. Armi Susandi, pakar perubahan iklim dari Institut Teknologi Bandung (ITB), memperingatkan bahwa tembok laut bukanlah solusi jangka panjang. "Yang kita butuhkan adalah kombinasi antara infrastruktur keras dan lunak — restorasi mangrove, pengendalian pengambilan air tanah, dan relokasi permukiman rentan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin Menteri Basuki Hadimuljono membela proyek ini sebagai langkah strategis yang telah terbukti di negara lain seperti Belanda dengan sistem Delta Works. Bank Dunia juga disebutkan memberikan dukungan teknis dalam kajian kelayakan proyek ini.

Sumber: Phys.org, BMKG, Kementerian PUPR, ANTARA News